Mentri Sosial Sambut Baik SKB Kemuktahiran Data Oleh Pemerintah Daerah

MM – Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota.

Demikian yang diutarakan Mentri Sosial RI Jualuari (9/8) Minggu di kantornya. Ia menambahkan dengan SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data makin baik

dan program penanganan kemiskinan makin tepat sasaran.

SKB mengatur sanksi melalui penyaluran dana transfer umum bagi pemda yang kurang aktf memperbarui data.

Dan tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri

Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang

Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik diterbitkannya regulasi tersebut.

“Sebab selama ini, pemutakhiran data menjadi isu krusial terutama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial masih ada masalah,” ujar Mensos.

Pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat. Ada

istilah bantuan sosial ‘kurang tepat sasaran’ ini karena proses pemutakhiran data belum berjalan

optimal,” kata Mensos Juliari di Jakarta (09/08).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,

pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada pasal

8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

“Jadi memang Kementerian Sosial tidak melakukan pendataan langsung. Kementerian Sosial

tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah.

Masalahnya, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang kurang atau bahkan tidak aktif

melaksanakan pemutakhiran,” katanya.Di lain pihak, Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan langsung memberikan instruksi

kepada pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki

Kementerian Dalam Negeri, diharapkan lebih efektif memacu dan meningkatkan keaktifan

kabupaten/kota dalam proses pemutakhiran data.Dalam SKB diatur bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis sebagai upaya agar program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data

dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Terkait kewenangan kementerian, disebutkan dalam Keputusan Bersama ini secara garis besar,

tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyiapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS

melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah

dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala

Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Permensos Pengelolaan

Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di antaranya melakukan evaluasi terhadap

pemutakhiran DTKS dan mendorong Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengenaan sanksi

terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

“Jadi dalam SKB ini diatur pemberian sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum bagi

pemda yang tidak aktif memperbarui data,” kata Mensos.(hs/mensos ).

402 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

CLOSE
CLOSE
× Hallo Redaksi